MOZAIKMU – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pekalongan menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya demo anarkis di Kota Pekalongan pada Sabtu (30/8/2025). Pasalnya, aksi massa tersebut tidak hanya menyebabkan terbakarnya fasilitas umum dan aset Pemkot Pekalongan, lebih dari itu juga berpotensi memicu kecemasan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Peristiwa demo anarkis di Kota Pekalongan ini telah memicu keprihatinan banyak pihak. Mereka menyesalkan kegiatan menyempaikan pendapat di muka umum yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum dan menimbulkan kecemasan publik.
Respon cepat pun dilakukan PDM Kota Pekalongan dengan mengeluarkan penyataan sikap atas demo anarkis di Kota Pekalongan tersebut. Melalui surat bernomor 272/III.0/A/2025 tentang Aksi Massa dan Ajakan untuk Menjaga Kondusivitas, tertanggal 30 Agustus 2025 sore, PDM menyampaikan 4 pernyataan sikap.
Pertama, pernyataan PDM Kota Pekalongan ini adalah sejalan dengan apa yang sebelumnya diserukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 20/Per/I.0/I/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 tentang Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Aksi Massa, Seruan Dialog dan Kedamaian.
Kedua, PDM Kota Pekalongan juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa demo anarkis di Kota Pekalongan yang mengakibatkan terbakarnya aset Kantor Wali Kota/Wakil Wali Kota serta kantor DPRD Kota Pekalongan yang berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025 siang sampai jelang sore.
Ketiga, PDM menghormati setiap upaya penyampaian aspirasi oleh elemen masyarakat, karena hal itu dilindungi oleh Undang-undang. Namun demikian PDM mengingatkan agar penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan cara-cara yang berkeadaban.
Keempat, PDM Kota Pekalongan karenanya mengimbau dan mengajak masyarakat Kota Pekalongan khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Pekalongan agar selalu menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban.
“Dan tidak mudah terpancing atau terprovokasi dengan ajakan-ajakan anarkhis dalam penyampaian aspirasi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang muncul,” demikian bunyi pernyataan penutup yang ditandatangani Ketua PDM Kota Pekalongan Dr. M. Hasan Bisysri, M.Ag. dan Sekretaris PDM Aslam Fatkhudin, S.Kom., M.Kom.
Demo Anarkis di Kota Pekalongan yang Memicu Keprihatinan
Diketahui, aksi unjuk rasa terjadi di komplek Pemkot Pekalongan dan berakhir anarkhis Sabtu siang kemarin. Seperti banyak video yang beredar di media sosial, massa yang tidak terkoordinasi ini melakukan tindakan anarkhis dengan membakar sejumlah gedung perkantoran DPRD dan Kantor Wali Kota Pekalongan, serta merusak fasiitas umum.
Aksi pengrusakan bahkan dilakukan sampai ke bagian belakangan perkantoran Pemkot Pekalongan. Tak hanya itu, puluhan kendaraan yang berada di lokasi pun ikut dirusak massa.
Mirisnya lagi, seperti video yang banyak beredar, demo anarkis di Kota Pekalongan ini uga disusupi aksi penjarahan. Sejumlah barang elektronik dan lainnya tampak dibawa keluar oleh orang-orang tak dikenal.
Peristiwa ini pun memicu keprihatinan banyak kalangan. Terlebih, aksi demonstrasi di komplek Mataram ini juga diketahui di luar konsolidasi aksi yang sebelumnya digalang masyarakat sipil Kota Pekalongan.
Dilansir unggahan laman Radar Pekalongan di platform Facebook, Komunitas drivel ojek online misalnya, memusatkan aksi solidaritasnya di Stadion Hoegeng dengan menggelar tabur bunga dan doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan yang meninggal usai terlindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. Setelahnya ratusan driver ojol ini melakukan konvoi damai ke markas Brimob.
Sementara kelompok masyarakat sipil memusatkan unjuk rasa di Monumen Pekalongan – Polres Pekalongan.
Banyak netizen yang menyuarakan keprihatinannya atas peristiwa demo anarkis di Kota Pekalongan. Mereka menilai tindakan pengrusakan tersebut justru akan merugikan masyarakat sendiri, mengingat aset yang dirusak dibangun dengan uang rakyat (APBD).
Sebagian netizen lainnya juga menyerukan hastag #prayforpekalongan sebagai wujud doa dan harapan agar kota mereka lekas membaik dan kondusif.
Ketua PDM Kota Pekalongan, Dr. M. Hasan Bisysri, M.Ag., mengatakan, aksi menyampaikan aspirasi harus dikawal karena dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, tak kalah penting adalah memastikan aksi tersebut tak disusupi kepentingan-kepentingan lain yang bisa mengganggu pencapaian misi utama dari aksi itu sendiri.
“Maka meski mungkin kita marah atas situasi, pikiran dan tindakan saat menyampaikan aspirasi tetap harus terkendali. Dalam situasi yang cenderung memanas seperti ini, kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan saling menjaga, jangan mau dibenturkan, jangan sampai diadu domba,” pesan Kiai Hasan didampingi Aslam Fatkhudin.
Seruan moral juga disampaikan sejumlah Organisasi Otonom Daerah Muhammadiyah, seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Pekalongan. Secara umum mereka mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. (sef)
