Kabarmu

Pilkada 2024 Kurang Gereget, KPU Kota Pekalongan Gandeng PDM Sosialisasikan Tahapan

MOZAIKMU – KPU Kota Pekalongan terus bekerja keras mengintensifkan sosialisasi tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 ke berbagai lapisan masyarakat. Terlebih, meski jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah tinggal hitungan hari, namun dinamikanya dinilai masih kurang gereget.

Sabtu, 10 Agustus 2024, KPU pun menggandeng Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pekalongan untuk melaksanakan sosialisasi tahapan Pilgub Jateng dan Pilwalkot Pekalongan 2024 kepada para pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah se Kota Pekalongan.

Komisioner KPU Kota Pekalongan, Iman Santosa, SH., mengakui bahwa jadwal Pemilu, Pilpres, dan Pilkada 2024 yang berdekatan turut mempengaruhi animo masyarakat dalam menyambut kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan (Pilwalkot) yang bakal digelar November mendatang.

Akibatnya, Pilkada 2024 ini seperti kehilangan gereget di masyarakat.

“Iya, kebetulan memang dinamikanya sangat beririsan dengan Pemilu tahun 2024. Sehingga irisan-irisan itu saat ini masih terjadilah, sudah hiruk pikuk Pemilu sekarang dilanjut dengan Pilkada,” kata Iman.

Namun demikian, KPU Kota Pekalongan disebut Iman juga sudah mengantisipasi potensi permasalahan ini. Selaku penyelenggara Pemilu, pihaknya telah dan terus mengupayakan agar sosialisasi ini bisa dilakukan secara massif, menjangkau semua kelompok masyarakat.

“Semua tahapan kita coba sosialisasikan semasif mungkin, baik pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan lainnya. Termasuk sosialisasi hari ini juga menjadi rangkaian sampai nanti tahapan pemungutan suara, kita upayakan secara massif agar masyarakat memahami tahapan-tahapan pemilihan Wali Kota Pekalongan tahun 2024 ini,” terang dia.

Baca juga: Nikmatnya Memaki Kegelapan (2)

Kolaborasi KPU Kota Pekalongan Dongkrak Partisipasi

Para Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah Daerah Kota Pekalongan beserta PCM dan PCA se Kota Pekalongan saat mengikuti sosialisasi tahapan Pilkada 2024 oleh KPU Kota Pekalongan.

Menurut Iman, sebagai penyelenggara Pemilu-Pilkada, KPU Kota Pekalongan memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan penyelanggaraan Pilkada 2024 ini secara massif ke seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, mengingat keterbatasan SDM dan juga anggaran, KPU karenanya perlu melakukan sinergi dan kolaborasi elemen masyarakat lainnya untuk mendiseminasi informasi terkait tahapan Pilkada 2024 sehingga bisa menjangkau lebih luas.

“Seperti hari ini, yang kita sosialisasikan adalah pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah, sehingga harapannya informasi ini bisa disebarkan lagi ke para kader dan simpatisan Muhammadiyah lainnya,” ujarnya.

Terlebih, tanggal 27-29 Agustus 2024 nanti KPU juga mulai melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan.

“Makanya jauh-jauh hari KPU telah mengantisipasinya dengan mensosialisasikan seluruh tahapan ini secara massif melalui berbagai media, baik tatap muka langsung, melalui media cetak dan elektronik, hingga on air di radio,” jelas dia,

Upaya sosialisasi Pilkada secara masif melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder pemerintah, antar penyelenggara, dan masyarakat ini, menurut Iman dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap hajat politik lima tahunan ini, sehingga harapannya tingkat partisipasi dalam Pilkada nanti bisa meningkat.

“Pemilu kemarin partisipasi masyarakat sudah bagus, dan kami berharap capaian ini tetap terjaga bahkan meningkat di Pilkada 2024 November mendatang,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris PDM Kota Pekalongan, Aslam Fatkhudin, S.Kom., M.Kom., menyampaikan bahwa sosialisasi tahapan Pilkada 2024 ini merupakan hasil kolaborasi PDM dengan KPU Kota Pekalongan.

Kegiatan ini diikuti jajaran Pleno PDM Kota Pekalongan, Pleno PDA Kota Pekalongan, PCM dan PCA se Kota Pekalongan, serta yang lainnya.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini, karena KPU Kota Pekalongan sebagai penyelenggara Pemilu tentu tidak bisa bekerja sendiri, butuh tangan-tangan stakeholder lainnya termasuk Muhammadiyah Kota Pekalongan, sehingga harapannya informasi soal tahapan Pilkada Serentaj 2024 ini bisa menyebar luas ke masyarakat. Muaranya tentu pada partisipasi masyarakat yang terjaga saat pemungutan suara nanti ,” ungkap Aslam.

Dikatakan Aslam, dalam konteks berdemokrasi, tingkat partisipasi tidak sekadar capaian angka-angka. Lebih dari itu, ini juga soal legitimasi politik bagi kepala daerah terpilih nantinya.

“Maka Muhammadiyah memedomani prinsip netralitas aktif dalam menghadapi hajat politik, termasuk pilkada ini. Salah satunya diaktualisasikan dengan bersikap aktif, baik sebagai untuk dipilih ataupun memilih. Jadi, warga Muhammadiyah harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab, tidak golput,” tegas Wakil Rektor UMPP ini.

Aslam juga turut menyentil soal dinamika Pilkada saat ini yang terasa kurang bergairah. Dia menduga masyarakat mengalami kejenuhan menghadapi tahun politik yang tak kunjung selesai.

“Belum lama dinamika Pileg dan Pilpres, kini masyarakat kembali disodorkan dengan Pilkada. Maka ini tugas kita semua, tidak hanya penyelenggara Pemilu, bagaimana agar proses berdemokrasi bisa terus dibenahi kualitasnya, sehingga masyarakat tidak mengalami distrust yang bisa mendegradasi legitimasi proses demokrasi,” bebernya.

Mantan Komisioner KPU Kota Pekalongan menyerahkan karya buku “Diaspora Muhammadiyah sebagai Penyelenggara Pemilu” kepada Sekretaris PDM Kota Pekalongan Aslam Fatkhudin dan Komisioner KPU, Iman Santoso, didampingi Akhadi Cahyadi dari PPK Pekalongan Selatan.

Sosialisasi ini juga menghadirkan Taufiqurrahman, ST., mantan komisioner KPU Kota Pekalongan tiga periode, serta moderator Akhadi Cahyadi dari PPK Pekalongan Selatan. Selain menjelaskan tahapan Pilkada 2024, ia dengan pengalamannya juga turut menyampaikan sejumlah potensi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dia mencontohkan soal pencalonan kepala daerah yang terkesan kurang dinamis sampai dengan fenomena melawan tong kosong.

“Faktanya, orang harus berpikir berapa kali untuk maju mencalonkan diri, apalagi kalau lawannya kuat secara dukungan dan finansial. Partai-partai sendiri akhirnya justru menyiasati agar bisa lawan tong kosong. Ya ini jadi problem kita dalam berdemokrasi,” jelas Taufiq, demikian sapaan karibnya.

Berbagai persoalan lain terkait Pilkada juga mencuat saat sesie diskusi. Dari problem politik uang yang sulit diberantas, pencalonan perseorangan yang miskin peminat, praktik berdemokrasi yang masih terjebak prosedural, dan lainnya. (sef)

Baca juga: Situasi yang Tak Sesuai Harapan (1)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button